MANAJEMEN PUBLIC RELATION

Manajemen Public Relation (MPR) berarti melakukan penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Untuk mempermudah mengingat dalam mendefinisikan Public Relations ada 6 kata kunci yaitu: 

a. Sengaja (deliberate), 
b. Terencana (planned), 
c. Kinerja (performance), 
d. Kepentingan masyarakat (interest), 
e. Komunikasi dua arah (two woy communication), 
f. Fungsi manajemen (management function).

Artinya, tugas PR itu memang harus disengaja dan terencana bagaimana agar mendapatkan citra yang baik, bagaimana agar dapat membangun perusahaan yang berkualitas dan masih banyak lagi yang harus direncanakan dengan sengaja. Tugas PR juga mengukur kinerja perusahaan supaya dalam membangun citra baik itu bisa diukur. PR punya tujuan untuk kepentingan masyarakat dan menghasilkan komunikas dua arah antara perusahaan dan masyarakat yang pastinya tetap menggunakan fungsi-fungsi manajemen.

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PUBIC RELATION DI BANK INDONESIA

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral tugasnya yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yaitu kebijakan terkait suku bunga bank dan surat-surat berharga. Bl memiliki prinsip pengelolaan komunikasi satu pintu, biro humas mengkoordinasi seluruh pelaksanaan komunikasi dengan stakeholder internal maupun eksternal dengan tujuan konsistensi pesan, dan mencegah terjadinya redundancy (pengurangan, penambahan/melebih-lebihkan sebuah informasi). Setiap orang di BI adalah Public Relation Person, termasuk para karyawan yang juga mewakili citra Bl dan diri sendiri dengan berperilaku baik. BI juga memiliki prinsip dan acuan pelaksanaan program  komunikasi, diantaranya adalah mengutamakan bahasa yang mudah dipahami publik, konsisten melaksanakan program omunikasi yang direncanakan secara keseimbangan.

1. Dasar-dasar Pengenalan Komunikasi BI

a. Reputation is about Perception, reputasi itu dibangun dari sebuah persepsi. Terdiri dari 2 aktivitas yaitu kebijakan dan komunikasi.

b. Stakeholder utama BI, pihak-pihak yang berkaitan secara langsung. Stakeholder BI terdiri dari : 

(1) lembaga eksekutif dan legislatif,

(2) pelaku pasar,

(3) perbankan,

(4) pengamat ekonomi dan akademis,

(5) media dan masyarakat umum,
(6) internal.

c. Struktur organisasi Biro Humas BI

(1) Kepala Biro Humas 
(2) Tim Relasi Internal dan Tim Relasi Eksternal 
(3) Tim Riset dan Analisis Kehumasan

d. Prinsip Pengelolaan Komunikasi BI

(1) Satu Pintu untuk Koordinasi Strategi. 
(2) Desentralisasi untuk Pelaksanaan

e. Kendala Pengelolaan Komunikasi BI

Implementasi Prinsip 1 Pintu: 
(1) Shared vision antar satker terkait pengelolaan komunikas di Bl yang belum terbentuk secara utuh 
(2) Pembagian peran dan tanggungjawab yang tegas antara Humas dengan satker dalam pengelolaan isu 
(3) Pengelolaan juru bicara lembaga yang belum tertata secara baik 
(4) Sistem informasi belum pengelolaan stakeholders terintegrasi antar satker

f. Narasumber komunikasi yang ada di BI

(1) Dewan Gubernur 
(2) First hand information untuk policy statement yang dikeluarkan BI 
(3) Direktur PSHM-Biro Humas 
(4) Koordinator pelaksanaan fungsi kehumasan. 
(5) Juru bicara guna memberikan penjelasan lanjutan kepada media ataupun stakeholder lainnya baik dalam bentuk background information maupun data-data tentang policy statement. 
(6) Satuan Kerja Terkait
(7) Narasumber atas issues teknis di bidang terkait. Di KBL penjelasan lanjutan ini ini juga terkait dengan issues di KBI 
(8) KBI DAN KPW 
(9) Narasumber di wilayah kerjanya. Di KBI. penjelasan lanjutan dapat dilakukan dengan memperhatikan key messages yang ada (Staran & Conf Pers). 
(10) Working Group Kehumasan 
(11) Wakil dari satuan kerja sebagai mitra Biro Humas dalam memonitor pelaksanaan komunikasi di satkernya guna tetap sejalan dengan panduan komunikasi yg telah ditetapkan di level BI Wide.

2. Prinsip dan Acuan Pelaksanaan Program Komunikasi

a. Mengutamakan bahasa yang mudah dipahami publik dengan mengacu key messages atau besaran isu yang sudah ditetapkan 
b. Key Messages/besaran isu yang ditetapkan harus berulang-ulang disampaikan secara secara berkesinambungan sesuai target stakeholder yang ingin dicapai. 
c. Konsisten melaksanakan program komunikasi yang direncanakan secara berkesinambungan. 
d. Melibatkan seluruh jaringan kantor BI (KBI). 
e. Memerlukan keterlibatan pihak-pihak eksternal (third party) yang kompeten guna meng-endorse isu/key messages yang ingin dikomunikasikan. 
f. Program public champaign di samping menekankan aspek edukasi publik, juga berorientasi pada upaya penyebarluasan informasi (publikasi) mengenai kinerja positif BL 
g. Dilakukan evaluasi yang bersifat periodik dan koordinatil dengan satker terkait.